Teropong Bisnis | Homepage
Dilema Pensiun PNS

Dilema Pensiun PNS

0 Comments 🕔09.Jan 2014

Bila kita berbicara mengenai PNS, mungkin banyak orang di negara kita yang menganggap bahwa pekerjaan ini merupakan salah satu pekerjaan terbaik di Indonesia. Selain banyak tunjangan yang mereka dapat, salah satu daya tarik PNS adalah adanya uang pensiun yang dibayarkan setelah mereka selesai bekerja.

Uang pensiun PNS biasanya dibayarkan per bulan dengan jumlah jauh lebih rendah dari gaji pokok pegawai tersebut. Akan tetapi, banyak orang yang mengajukan permohonan untuk mengubah cara pembayaran uang pensiun ini. Banyak orang yang ingin agar pembayaran manfaat pensiun dapat dilakukan secara sekaligus.

Kementrian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi permintaan ini dengan tegas mengatakan bahwa belum ada keputusan dari Pemerintah tentang hal ini. Jadi peraturan yang melandasi adanya pembayaran pensiun secara sekaligus kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum ada, jadi sistem ini tidak akan dijalankan terlebih dahulu.

Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Yudi Pramadi, pembayaran pensiun PNS saat ini masih menggunakan aturan yang lama. Aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

PNS, uang pensiun, pensiunan pns, keuangan

Yudi menambahkan bahwa pemohon sering menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.010/2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun sebagai rujukan pemohonan. Tetapi, Yudi mengatakan, aturan peraturan ini bukanlah untuk PNS. Akan tetapi, peraturan ini ditujukan untuk peserta Dana Pensiun, seperti yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Dana pensiun disini adalah dana yang diberikan secara sukarela dan tidak wajib oleh badan hukum yang menjalankan dan mengelola program manfaat pensiun. Jadi, dapat dikatakan dana pensiun adalah tanggung jawab instansi tempat PNS tersebut bekerja sebelumnya.

Selain itu, Yudi juga menegaskan bahwa PMK Nomor 50/PMK.010/2012 tidak berkaitan dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam aturan ASN ini, memang terdapat ketentuan pembayaran pensiun secara sekaligus. Akan tetapi, meskipun ada aturan yang baru disahkan oleh DPR-RI pada 19 Desember 2013 ini, bukan berarti sistem pembayaran sekaligus dapat dijalankan.

Sayangnya, adanya berita ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan dari para PNS. Oleh karena itu, Yudi menghimbau masyarakat agar waspada terhadap praktek-praktek semacam ini. Jangan terlalu percaya dengan para oknum yang menawarkan pembayaran manfaat pensiun PNS sekaligus, karena Pemerintah tidak pernah menetapkan hal demikian.

Masyarakat juga dihimbau untuk selalu membekali diri dengan informasi yang jelas mengenai masalah uang pensiun ini. Yudi mengatakan, masyarakat yang ingin tahu lebih jelas tentang hal ini dapat menghubungi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu. Nomor yang dapat dihubungi adalah (021) 3500849 atau call center di (021) 3512221.

Similar Articles

Kulik Lebih dalam Tentang Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap

Kulik Lebih dalam Tentang Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap 0

Investasi reksa dana dapat menjadi penolong Anda, saat Anda mengalami kesulitan keuangan di masa depan. Namun,

Perkembangan Trend Deflasi Di Indonesia

Perkembangan Trend Deflasi Di Indonesia 0

Saat ini banyak diantaranya negara yang mengalami trend deflasi yang disebut pula sebagai deflasi global. Sementara untuk

6 Tips Sederhana Bebas Masalah Keuangan

6 Tips Sederhana Bebas Masalah Keuangan 0

Masalah keuangan seringkali hadir dalam hidup Anda dikarenakan Anda tidak dapat mengatur bagaimana penggunaan uang Anda.

Benarkah Reksa Dana dapat Dihibahkan?

Benarkah Reksa Dana dapat Dihibahkan? 0

Berbicara mengenai masalah aset, kemudian hibah dan juga warisan memang tidak dapat dipisahkan antara satu

Pengakuan RMB (Renminbi) Tiongkok Sebagai Mata Uang Dunia

Pengakuan RMB (Renminbi) Tiongkok Sebagai Mata Uang Dunia 0

Baru-baru ini IMF atau Dana Moneter Internasional mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan SDR yaitu

No Comments

No Comments Yet!

No one have left a comment for this post yet!

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *