Mahalnya Harga Tanah Dorong Pemerintah Bentuk Bank Tanah

Artikel Ekonomi, Teropong Ekonomi
Mahalnya Harga Tanah Dorong Pemerintah Bentuk Bank Tanah

Harga tanah yang kian tinggi di wilayah Jabodetabek dan wilayah lainnya di Indonesia menjadi kendala utama bagi pemerintah untuk mendapat persediaan lahan, khususnya lahan yang nantinya akan digunakan untuk program susbsidi bagi masyarakat kalangan bawah. Sampai saat detik ini masih belum ada upaya real dari pemerintah untuk memberikan perlindungan harga tanah bagi warga kurang mampu yang ingin memiliki lahan.

Warga dari kalangan kurang mampu berharap bahwa harga tanah kelak bisa terjangkau agar lahan-lahan tersebut dapat dibangun perumahan-perumahan untuk kalangan kelas bawah. Ali Tranghanda selaku Direktur Ekslusif Indonesia Property Watch berpendapat melalui tulisannnya bahwa bank tanah bukanlah merupakan konsep baru dalam urusan kebijakanan pertanahan. Kebijakan ini menerapkan proses pembelian properti dan tanah untuk disimpan dan kemudian digunakan jika memang diperlukan di masa mendatang.

Usulan Penerapan Ide ‘Bank Tanah’  untuk Hunian Rakyat Kecil

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah perlu menerapkan ide ini agar pemerintah dapat mengontrol harga tanah yang kian hari kian mahal. Jika pemerintah menerapkan ide ini sejak dulu, mungkin permasaalahan seputar ketidaksediaan suplai tanah tidak terjadi. Dengan adanya kontrol dari pemerintah ini juga, pemerintah bisa dengan cepat membangun perumahan untuk mereka yang kurang mampu terlepas dari adanya pengaruh mekanisme harga pasar soal tanah. Selain itu, peran pemerintah sebagai pelaksana ide ‘bank tanah’ ini juga akan membuat harga tanah yang dimiliki oleh pemerintah terlepas dari spekulasi harga di pasar tanah dan properti.

Komitmen yang sama antara  pemerintah daerah dan BUMN perlu digalakkan agar rakyat kecil dapat menikmati layaknya hunian baru mereka di kawasan perumahan rakyat. Pemda juga seharusnya sudah mengambil langkah pasti untuk membeli tanah untuk menyediakan tata ruang bagi perumahan-perumahan rakyat yang murah yang akan segera dibangun. Jika kinerja pemda lambat, maka harga tanah akan semakin tinggi. Dampaknya, pemda pun akan mengalami kesulitan untuk membeli tanah karena alasan terbatasnya dana.

Mahalnya Harga Tanah Dorong Pemerintah Bentuk Bank Tanah

Solusi Sumbangan Aset Milik BUMN

Sebenarnya ada solusi lain yang bisa dilakukan oleh pemda, yaitu peremajaan daerah kumuh dan pemukiman liar. Daerah kumuh dan pemukiman liar ini dapat dijadikan sebagai cadangan ‘bank tanah’  dan usaha pemda untuk menata ulang tata kota Ibu Kota Jakarta pun akan terwujud. Ali juga tak lupa menyampaikan usulnya bahwsanya seharusnya BUMN menyiapkan 5 persen saja tanah yang dimiliki oleh pihak BUMN untuk diserahkan pada pihak-pihak tertentu yang dipercaya untuk mengelola dan membangun perumahan rakyat murah seperti Badan Otonomi dan Perumnas.

Sumbangan tanah dari BUMN ini tentunya tidak harus berupa lahan-lahan yang strategis. Aset-aset idle milik BUMN juga bisa dimanfaatkan sebagai bank tanah untuk keperluan pembangunan perumahan rakyat murah. Ali juga menyampaikan, dengan adanya cadangan bank tanah, pemerintah bisa dengan leluasa membangun dan menyediakan hunian layak untuk rakyat kecil. Dampak positifnya, rakyat senang, tata kota pun menjadi rapi karena tidak ada lagi pemukiman liar dan daerah pemukiman kumuh.

Gambar: properti.kompas.com; properti.okezone.com

Be Sociable, Share!

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *