Teropong Bisnis | Homepage
Yang Baru Untuk Para PKP

Yang Baru Untuk Para PKP

0 Comments 🕔08.Jan 2014

Pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara Indonesia. Dengan membayar pajak, maka Anda dapat turut serta dalam pembangunan negara Indonesia. Perlu diketahui, pajak merupakan salah satu penerimaan devisa terbesar negara. Jadi, hal ini sangat berpengaruh pada masa depan bangsa kita.

Tidak semua orang menjadi wajib pajak. Ada beberapa peraturan yang mengatur dengan detail tentang orang yang menjadi wajib pajak ini.

Salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 197/PMK.03/2013 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2013. Peraturan ini mengatur tentang kewajiban pajak para pengusaha atau juga disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014.

Dalam peraturan ini, terdapat perubahan mengenai besar omzet PKP dalam setahun. Sebelumnya, peraturan tentang PKP mengatur bahwa omzet PKP minimal adalah Rp. 600 juta setahun. Dengan adanya perubahan ini, maka omzet minimal yang dikenai pajak berubah menjadi Rp. 4,8 miliar setahun.

Aturan tentang penyerahan pajak ini juga disebutkan dengan jelas pada Pasa 3A UU PPN. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, kecuali pengusaha kecil yang telah ditetapkan batasannya oleh Menteri Keuangan, wajib untuk melaporkan usahanya untuk ditetapkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

PKP, aturan pajak, ekonomi, info pajak

Karena pada pasal 3A tersebut ada aturan batasan omzet, maka bila Anda mempunyai pilihan disini. Menurut Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak, Chandra Budi, pengusaha yang mendapatkan omzet kurang dari Rp. 4,8 miliar setahun dapat memilih untuk menjadi Non PKP. Bila hal ini Anda lakukan, maka Anda tidak wajib menjadi PKP dan semua kewajiban pajak sebagai PKP juga tidak dikenakan kepada Anda.

Ada beberapa kewajiban PKP yang tidak dikenakan kepada Anda, bila Anda memilih menjadi Non-PKP. Contohnya, Anda tidak diharuskan membuat laporan Faktur Pajak. Anda juga tidak diharuskan melakukan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang akan membuat biaya kepatuhan perpajakan atau Cost of Compliance menjadi rendah.

Perubahan pada Peraturan Menteri Keuangan ini mempunyai beberapa tujuan. Salah satunya adalah untuk meningkatkan penggunaan Skema Pajak Penghasilan (PPh) Final menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Hal ini ditujukan untuk Wajib Pajak yang mempunyai omzet dibawah Rp. 4,8 miliar setahun. Mereka tidak akan khawatir lagi akan efek perpajakan dari PPN mereka.

Dan tujuan utamanya adalah untuk mempermudah Wajib Pakan dalam melakukan kewajiban membayar pajak mereka. Dengan demikian, diharapkan Wajib Pajak akan lebih patuh dalam melakukan kewajibannya ini.

Selain itu, perubahan aturan PKP ini juga diharapkan dapat mendorong berkembangnya industri kelas menengah dan kecil. Hal ini dikarenakan, mereka tidak akan terbebani pajak yang dapat mengganggu biaya awal maupun biaya produksi mereka.

PKP, aturan pajak, ekonomi, info pajak

Similar Articles

Bahaya Mafia Pajak Serta Cara Mengatasinya

Bahaya Mafia Pajak Serta Cara Mengatasinya 0

Beberapa waktu lalu Panama Papers mengungkapkan mengenai praktik gelap yang dilakukan oleh perusahaan siluman sebagai mafia

Kabar Gembira untuk Semua, Penurunan Tarif PPh Telah Tiba!

Kabar Gembira untuk Semua, Penurunan Tarif PPh Telah Tiba! 0

Bagi Anda yang merasa tarif Pajak Penghasilan (PPh) terlalu tinggi, Pemerintah berencana untuk menurunkannya. Hal

Pemerintah Indonesia Bebaskan PPN Rumah Harga di Bawah Rp 300 Juta

Pemerintah Indonesia Bebaskan PPN Rumah Harga di Bawah Rp 300 Juta 0

Pemerintah Indonesia telah menaikkan batasan harga properti rumah yang tidak akan dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pemerintah Menaikkan Batas PTKP, Solusi atau Masalah?

Pemerintah Menaikkan Batas PTKP, Solusi atau Masalah? 0

Pekan ini terdapat wacana Pemerintah untuk menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bila sebelumnya batas

Sunset Policy Dipercaya Ampuh Meningkatkan Penghasilan Pajak

Sunset Policy Dipercaya Ampuh Meningkatkan Penghasilan Pajak 0

Sunset Policy adalah kebijakan yang diterapkan oleh Ditjen atau Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementrian

No Comments

No Comments Yet!

No one have left a comment for this post yet!

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *