Teropong Bisnis | Homepage
Sistem Pajak Online Pertama Diluncurkan Di Malang

Sistem Pajak Online Pertama Diluncurkan Di Malang

🕔31.Oct 2013

Malang patut bangga karena baru-baru ini Pemerintah kota Malang meluncurkan program sistem pajak online. Pajak online atau disebut juga dengan e-tax ini merupakan program pertama di Provinsi Jawa Timur. Memang program ini bukanlah program baru namun baru ada di DKI Jakarta saja. Salah satu alasan mengapa program ini digalakkan adalah untuk mengurangi potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Potensi kebocoran tersebut biasanya muncul pada beberapa sektor seperti sektor pajak restoran, hotel serta tempat hiburan khususnya yang dikelola oleh Dinas Pendapatan atau Dispenda kota Malang. Muhammad Anto selaku Walikota Malang menyatakan bahwa sistem pajak online juga merupakan upaya untuk memberantas korupsi khususnya dari sektor pajak. Dengan adanya program baru ini, wajib pajak tidak akan bisa memanipulasi besaran pajak yang akan dibayarkan.

Ia yakin bahwa program ini merupakan sebuah cara untuk mengatasi dan merubah sistem kearah yang lebih baik lagi di Kota Malang. Hal ini ia sampaikan seusai menghadiri launching program e-tax yang bertempat di Hotel UB Kota Malang, Senin yang lalu. Mohammad Anton menambahkan bahwa program baru ini justru akan menguntungkan para pengusaha restoran, hotel dan tempat hiburan yang ada di Kota Malang. Ini karena wajib pajak tidakperlu lagi menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan.

Besaran pajak tersebut akan terhitung secara otomatis. Intinya, wajib pajak bisa melakukan update secara otomatis. Yang membanggakan adalah karena program ini merupakan yang pertama di Indonesia khususnya untukkota dan kabupaten. Faktanya, belum ada pemerintah daerah yang menerapkan sistem ini kecuali Gubernur DKI, Jokowi. Untuk menerapkan program pajak online ini, Pemkot Malang akan bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia atau BRI di Kota Malang.

Sistem online tersebut akan dijalankan secara keseluruhan oleh Bank BRI. Setelah itu, pembayaran pajak akan secara otomatis masuk ke rekening Dispenda Kota Malang pada akhir bulan. Menurut pria yang lebih sering disapa Abah Anton ini, potensi pajak di Kota Malang memang cukup besar. Sejalan dengan Abah Anton, Mardi Wibawa selaku pemimpin BRI wilayah Malang juga mengungkapkan hal yang sama.

Menurutnya, justru dengan adanya sistem pajak online yang diterapkan di Kota Malang maka proses pelaporan transaksi pajak akan semakin mudah. Sebagai kesimpulan, program baru ini akan memudahkan danmemaksimalkan kinerja dari Dispenda dan tentunya wajib pajak. Memang belum ada kepastian kapan program ini akan diresmikan.

Sebagai warga Malang, Anda patut bangga dan segera mendukung realisasi program ini. Setidaknya, alasan yang dikemukakan oleh Abah Anton dan pemimpin wilayah BRI sudah cukup jelas dan gamblang. Semoga nantinya program ini benar-benar membantu Anda sebagai wajib pajak untuk menjadi seorang wajib pajak yang baik.

4.Sistem Pajak Online Pertama Diluncurkan Di Malang4

Similar Articles

Bahaya Mafia Pajak Serta Cara Mengatasinya

Bahaya Mafia Pajak Serta Cara Mengatasinya 0

Beberapa waktu lalu Panama Papers mengungkapkan mengenai praktik gelap yang dilakukan oleh perusahaan siluman sebagai mafia

Kabar Gembira untuk Semua, Penurunan Tarif PPh Telah Tiba!

Kabar Gembira untuk Semua, Penurunan Tarif PPh Telah Tiba! 0

Bagi Anda yang merasa tarif Pajak Penghasilan (PPh) terlalu tinggi, Pemerintah berencana untuk menurunkannya. Hal

Pemerintah Indonesia Bebaskan PPN Rumah Harga di Bawah Rp 300 Juta

Pemerintah Indonesia Bebaskan PPN Rumah Harga di Bawah Rp 300 Juta 0

Pemerintah Indonesia telah menaikkan batasan harga properti rumah yang tidak akan dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pemerintah Menaikkan Batas PTKP, Solusi atau Masalah?

Pemerintah Menaikkan Batas PTKP, Solusi atau Masalah? 0

Pekan ini terdapat wacana Pemerintah untuk menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bila sebelumnya batas

Sunset Policy Dipercaya Ampuh Meningkatkan Penghasilan Pajak

Sunset Policy Dipercaya Ampuh Meningkatkan Penghasilan Pajak 0

Sunset Policy adalah kebijakan yang diterapkan oleh Ditjen atau Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementrian