Teropong Bisnis | Homepage
PKP Baru untuk Dunia Usaha Indonesia Lebih Baik

PKP Baru untuk Dunia Usaha Indonesia Lebih Baik

0 Comments 🕔05.Dec 2013

Di Indonesia, terdapat banyak macam pajak untuk berbagai aspek. Salah satunya adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengajak untuk pemilik sebuah usaha.

Saat ini, Kantor Direktorat Jenderal Pajak mempunyai rencana untuk mengubah peraturan mengenai PKP ini. Rencananya, peraturan yang baru pada aturan PKP adalah pengubahan persyaratan wajib pajak bagi pengusaha. Pada peraturan yang baru, pengusaha yang akan menjadi wajib pajak adalah pengusaha yang memiliki jumlah peredaran omzet atau penerimaan omzet lebih dari Rp. 4,8 miliar tiap tahunnya.

Sedangkan menurut peraturan tentang pajak untuk pengusaha yang berlaku sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2010 tentang batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pengusaha yang terkena pajak adalah mereka  yang memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud disini adalah apabila sampai suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto atau omzetnya melebihi Rp. 600 juta. Bila pengusaha ini mempunyai omzet usaha dibawah Rp. 600 juta dalam satu tahun, maka tidak dikenakan PKP.

Setelah diadakan perubahan seperti yang disebutkan diatas, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha yang dimasukkan dalam kategori PKP. Pengusaha tersebut wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang menjadi kewajibannya. Hal ini berlaku untuk barang atau jasa yang terkena pajak di bisnisnya.

Menurut Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, rencana perubahan ini sudah beliau sampaikan kepada Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basridan disetujui. Rencananya, bila tidak ada halangan, perubahan aturan PKP ini akan berlaku mulai awal tahun depan.

Bila aturan baru ini berlaku, maka pengusaha yang memiliki omzet dibawah Rp. 4,8 miliar per tahunnya akan dimasukkan ke dalam kategori pengusaha mikro, kecil dan menengah. Mereka juga hanya wajib membayara Pajak Penghasilan (PPh) final sebear 1% dari omzet usaha.

Menurut pengamat perpajakan, Darussalam, langkah perubahan ini akan membawa kesulitan pada jangka pendek. Mengapa? Karena, penerimaan pajak dari sektor PPN jelas akan berkurang banyak, karena semakin sedikit PKP yang menyetor pajak.

Akan tetapi, Darussalam setuju bila aturan ini akan membawa dampak baik untuk jangka panjang. Yang pertama, negara akan mendapatkan penerimaan tambahan dari sektor PPh karena semua usaha terkena kewajiban pajak. Yang kedua, perubahan ini juga akan memperingan beban pengusaha sehingga perkembangan industri kelas menengah ke bawah akan menjadi jauh lebih pesat.

Batasan lama PKP yaitu sebesar Rp. 600 juta dirasa Darussalam terlalu rendah. Hal ini tentunya menyulitkan pengusaha untuk berkembang, apalagi perekonomian Indonesia saat ini sedang lemah.

Bahkan, penerimaan pajak Indonesia tahun ini juga dapat dikatakan sangat rendah. Sampai akhir Oktober, penerimaan pajak hanya mencapai 71% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2013.

Similar Articles

Bahaya Mafia Pajak Serta Cara Mengatasinya

Bahaya Mafia Pajak Serta Cara Mengatasinya 0

Beberapa waktu lalu Panama Papers mengungkapkan mengenai praktik gelap yang dilakukan oleh perusahaan siluman sebagai mafia

Kabar Gembira untuk Semua, Penurunan Tarif PPh Telah Tiba!

Kabar Gembira untuk Semua, Penurunan Tarif PPh Telah Tiba! 0

Bagi Anda yang merasa tarif Pajak Penghasilan (PPh) terlalu tinggi, Pemerintah berencana untuk menurunkannya. Hal

Pemerintah Indonesia Bebaskan PPN Rumah Harga di Bawah Rp 300 Juta

Pemerintah Indonesia Bebaskan PPN Rumah Harga di Bawah Rp 300 Juta 0

Pemerintah Indonesia telah menaikkan batasan harga properti rumah yang tidak akan dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pemerintah Menaikkan Batas PTKP, Solusi atau Masalah?

Pemerintah Menaikkan Batas PTKP, Solusi atau Masalah? 0

Pekan ini terdapat wacana Pemerintah untuk menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bila sebelumnya batas

Sunset Policy Dipercaya Ampuh Meningkatkan Penghasilan Pajak

Sunset Policy Dipercaya Ampuh Meningkatkan Penghasilan Pajak 0

Sunset Policy adalah kebijakan yang diterapkan oleh Ditjen atau Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementrian

No Comments

No Comments Yet!

No one have left a comment for this post yet!

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *