Teropong Bisnis | Homepage
Pengambilan Pajak Bagi Warung Tegal akan Direvisi Ulang

Pengambilan Pajak Bagi Warung Tegal akan Direvisi Ulang

0 Comments 🕔10.Oct 2013

Pemilik warung tegal atau warteg perlu memperhatikan adanya Perda Nomor 11 Tahun 2011. Perda ini menyangkut pengenaan pajak bagi pelaku usaha warteg. Dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tersebut dikatakan bahwa warteg yang sudah memiliki omzet Rp. 200 juta atau lebih pertahun akan dikenakan pajak sebesar 10%. Hal ini ditegaskan kembali oleh Kepala Dinas Pajak DKI Jakarta, Iwan Setiawan.

Menurutnya, masalah ini bukanlah soal etis atau tidak etis karena jika menuruti aturan Perda tersebut maka warung tegal dengan omzet Rp. 200 juta pertahun harus tetap membayar pajak sebesar 10%. Sayangnya, mayoritas pendapatan warteg di Jakarta tidaklah sebesar itu. Iwan Setiawan menyadari bahwa memang penghasilan warteg di Jakarta masih relatif kecil. Untuk itulah, Perda tersebut ditujukan bagi rumah-rumah makan atau restoran yang sudah berkembang besar khususnya di Jakarta.

Data yang ia pegang saat ini saja, ada sekitar 8.000 restoran yang harus terkena sistem wajib pajak sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2011 karena berpenghasilan lebih dari Rp. 200 juta pertahun. Sistem pembayaran pajak bagi pemilik restoran yang sudah menjadi wajib pajak sudah sangat dimudahkan. Bagi Anda yang menjadi wajib pajak karena bisnis kuliner maka Anda bisa melakukan pembayaran pajak dengan sistem online. Sejak pajak online mulai diterapkan terjadi kenaikan yang signifikan.

Kenaikannya sendiri bisa mencapai 30%. Di sisi lain, terjadi pula kebocoran pajak. Kebocoran tersebut terjadi pada bisnis hiburan, restoran, hotel, dan parkir. Menurut Iwan Setiawan, keempat faktor tersebut memang sengaja ditarik lewat online.

Menurut pemilik warung tegal, Perda tersebut dinilai memberatkan khususnya bagi pengusaha kecil dan menengah. Terkait hal ini, rencananya pajak untuk warteg akan direvisi. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Ia menyatakan bahwa Perda memang sudah ada tapi untuk penerapannya akan ditunda untuk waktu yang belum bisa ditentukan.

Namun, Jokowi menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan revisi terhadap Perda tersebut. Bahkan menurutnya, warteg kecil tidak perlu dibebani pajak. Ia menambahkan bahwa masih banyak objek-objek pajak lain yang lebih layak untuk dikenakan sebagai wajib pajak. Intinya, program Perda pajak bisnis kuliner nantinya tidak akan membebani rakyat kecil seperti pemilik warteg.

Jokowi sendiri memastikan bahwa pemiliki warteg akan senang dengan tanggapan tersebut khususnya jika memang benar nantinya usaha kecil mereka jadi tidak dikenakan pajak. Sebagai tambahan, Perda pajak untuk warung tegal tersebut dikeluarkan oleh mantan gubernur DKI Fauzi Bowo.

Jika memang Perda ini jadi direvisi maka itu artinya angina segar bagi pemilik warteg kecil karena mereka akan terhindar dari pajak. Jadi, mari kita tunggu saja perkembangan Perda ini dan semoga hasilnya menjadi terbaik bagi semua pihak.

 

Similar Articles

Bahaya Mafia Pajak Serta Cara Mengatasinya

Bahaya Mafia Pajak Serta Cara Mengatasinya 0

Beberapa waktu lalu Panama Papers mengungkapkan mengenai praktik gelap yang dilakukan oleh perusahaan siluman sebagai mafia

Kabar Gembira untuk Semua, Penurunan Tarif PPh Telah Tiba!

Kabar Gembira untuk Semua, Penurunan Tarif PPh Telah Tiba! 0

Bagi Anda yang merasa tarif Pajak Penghasilan (PPh) terlalu tinggi, Pemerintah berencana untuk menurunkannya. Hal

Pemerintah Indonesia Bebaskan PPN Rumah Harga di Bawah Rp 300 Juta

Pemerintah Indonesia Bebaskan PPN Rumah Harga di Bawah Rp 300 Juta 0

Pemerintah Indonesia telah menaikkan batasan harga properti rumah yang tidak akan dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pemerintah Menaikkan Batas PTKP, Solusi atau Masalah?

Pemerintah Menaikkan Batas PTKP, Solusi atau Masalah? 0

Pekan ini terdapat wacana Pemerintah untuk menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bila sebelumnya batas

Sunset Policy Dipercaya Ampuh Meningkatkan Penghasilan Pajak

Sunset Policy Dipercaya Ampuh Meningkatkan Penghasilan Pajak 0

Sunset Policy adalah kebijakan yang diterapkan oleh Ditjen atau Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementrian

No Comments

No Comments Yet!

No one have left a comment for this post yet!

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *