Teropong Bisnis | Homepage
Pemerintah Menaikkan Batas PTKP, Solusi atau Masalah?

Pemerintah Menaikkan Batas PTKP, Solusi atau Masalah?

0 Comments 🕔30.May 2015

Pekan ini terdapat wacana Pemerintah untuk menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bila sebelumnya batas PTKP adalah Rp. 24 juta per tahun atau Rp. 2 juta per bulan, Pemerintah berencana menaikkannya menjadi Rp. 36 juta per tahun atau Rp. 3 juta per bulan.

Menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Sigit Priadi Pramudito, langkah ini harus dilakukan untuk mengikuti kenaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Selain itu, pihaknya juga melihat adanya peningkatan biaya untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dua hal inilah yang menjadi dasar rencana menaikkan batas PTKP. Ditambah lagi, ada beberapa kota yang sudah menaikkan UMP mereka hingga Rp. 3 juta per bulan, seperti Karawang.

Sigit mengungkapkan dengan naiknya batas PTKP ini, maka diharapkan akan juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Bila daya beli masyarakat meningkat, maka perekonomian Indonesia juga meningkat dan membaik. Memang, keputusan ini akan menghilangkan penerimaan pajak sebesar Rp. 1 triliun hingga Rp. 2 triliun. Namun, resiko ini pantas diambil guna untuk menggerakkan ekonomi naisonal.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menanggapi berbeda mengenai rencana Pemerintah ini. Menurut Ketua Umum Apindo, Haryadi Sukamdani, apa yang dilakukan Pemerintah ini sebenarnya baik. Dengan meningkatkan daya beli masyarakat, maka industri di Indonesia juga akan terbantu dengan semakin banyaknya konsumen. Akan tetapi, ada satu masalah yang muncul karena keputusan ini.

Haryadi mengungkapkan dengan meningkatnya batas PTKP, maka besar jaminan kesehatan yang harus dibayar perusahaan juga akan membengkak. Hal ini menambah beban perusahaan dan tidak disetujui oleh para pengusaha.

Selama ini, besar jaminan kesehatan yang harus dibayar perusahaan untuk pekerjanya mengikuti batas PTKP. Formula penentuan besar jaminan kesehatan ini adalah 4 persen dari dua kali besar PTKP yang ditentukan. Pekerja sendiri hanya membayar 0,5 persen dari jumlah tersebut, sebagai iuran wajib.

Contohnya, saat batas PTKP hanya Rp. 2 juta, maka besar jaminan kesehatan yang harus dibayar perusahaan adalah 4 persen dari Rp. 4 juta (2 kali besar PTKP). Dan, bila batas PTKP dinaikkan menjadi Rp. 3 juta, maka besar jaminan kesehatan akan semakin besar, yaitu 4 persen dari Rp. 6 juta. Artinya, beban yang harus ditanggung perusahaan akan jauh lebih berat lagi.

Karena hal ini pula, para pengusaha dalam Apindo mengusulkan agar Pemerintah mengubah aturan untuk pembayaran jaminan kesehatan ini. Akan lebih baik, bila patokan untuk membayar jaminan kesehatan untuk pekerja tidak lagi menggunakan batas PTKP. Dengan cara seperti ini, maka hal positif akan didapat oleh semua pihak. Daya beli masyarakat akan meningkat dan pengusaha tidak akan mendapatkan beban tambahan akibat kewajiban pembayaran jaminan kesehatan untuk pekerja.

Batas PTKP

Similar Articles

Bahaya Mafia Pajak Serta Cara Mengatasinya

Bahaya Mafia Pajak Serta Cara Mengatasinya 0

Beberapa waktu lalu Panama Papers mengungkapkan mengenai praktik gelap yang dilakukan oleh perusahaan siluman sebagai mafia

Kabar Gembira untuk Semua, Penurunan Tarif PPh Telah Tiba!

Kabar Gembira untuk Semua, Penurunan Tarif PPh Telah Tiba! 0

Bagi Anda yang merasa tarif Pajak Penghasilan (PPh) terlalu tinggi, Pemerintah berencana untuk menurunkannya. Hal

Pemerintah Indonesia Bebaskan PPN Rumah Harga di Bawah Rp 300 Juta

Pemerintah Indonesia Bebaskan PPN Rumah Harga di Bawah Rp 300 Juta 0

Pemerintah Indonesia telah menaikkan batasan harga properti rumah yang tidak akan dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Sunset Policy Dipercaya Ampuh Meningkatkan Penghasilan Pajak

Sunset Policy Dipercaya Ampuh Meningkatkan Penghasilan Pajak 0

Sunset Policy adalah kebijakan yang diterapkan oleh Ditjen atau Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementrian

Pajak Barang Mewah untuk Para Ibu-Ibu dan Sosialita

Pajak Barang Mewah untuk Para Ibu-Ibu dan Sosialita 0

Pajak merupakan salah satu sumber devisa terbesar Pemerintah Indonesia. Hal ini juga yang menjadi dasar

No Comments

No Comments Yet!

No one have left a comment for this post yet!

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *