Teropong Bisnis | Homepage
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) untuk Smartphone, Perlukah?

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) untuk Smartphone, Perlukah?

0 Comments 🕔29.Sep 2013

Bila kita berbicara mengenai gadget, maka ada satu alat yang biasa kita gunakan setiap hari. Bahkan bisa dibilang alat ini menjadi salah satu bagian hidup kita yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan kita sehari-hari. Ya, alat ini adalah HP atau Smartphone, jenis HP yang saat ini sedang tren.

Tapi, bila HP adalah biasa, sekarang ada yang luar biasa tentang gadget ini. Pemerintah mengeluarkan wacana untuk mengeluarkan pajak untuk Smartphone ini. Dan jenis pajak yang akan dikeluarkan oleh pemerintah adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM). Ya, Smartphone akan dianggap sebagai salah satu barang mewah.

Akan tetapi, banyak pihak menanggapi wacana ini sebagai wacana yang tidak logis. Mengapa? Alasan paling jelas adalah hampir semua masyarakat saat ini sudah memiliki HP dan Smartphone, seperti yang disebutkan diatas.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Sasmito Hadi Wibowo juga setuju dengan pendapat ini. Beliau berkata bahwa HP bukan lagi hal mewah bahkan pembantu sudah memiliki HP canggih saat ini.

Akan tetapi, meskipun ada beberapa pihak yang menentang pemberlakuan pajak ini, termasuk Sasmito, tetapi, Sasmito mendukung usaha Pemerintah untuk membatasi jumlah produk HP yang beredar di pasar saat ini. Tapi, Sasmito tidak setuju kalau menggunakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM). Beliau lebih setuju dengan pemberlakuan pajak yang lebih ketat tentang impor produk HP.

Sasmito mengatakan, bila kita bisa mengenakan pajak impor untuk HP dan Smartphone, maka bisa dibilang negara kita akan mendapatkan pemasukan yang sangat besar. Contohnya, bila pajak dinaikkan sebesar 1% untuk 5 juta unit, kita bisa membayangkan berapa banyak pemasukan negara yang didapat.

Bagaimana dengan tanggapan pemerintah? Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memberikan alasan mengapa pemberlakuan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) pada produk Smartphone.

Menurut pihak BKF, ada 3 alasan mengapa Pemerintah berencana untuk memberlakukan pajak barang mewah untuk Smartphone ini.

Yang pertama, hampir semua HP dan Smartphone yang beredar di Indonesia adalah produk impor. Hal ini dipandang sebagai masalah untuk perkembangan produk di Indonesia. Dengan membajirnya produk impor ini, maka hal ini dapat memberikan tekanan pada neraca perdagangan Indonesia.

Yang kedua adalah produk HP dan Smartphone masuk dalam komoditas yang bebas bea masuk impor. Hal inilah yang menyebabkan pengimpor dengan mudah mendatangkan produk HP dan Smartphone sebanyak yang mereka mau.

Dan yang terakhir adalah harga dari produk Smartphone. Harga Smartphone tidak bisa dikategorikan murah karena bila kita bandingkan dengan harga HP standar, kita bisa melihat perbedaan yang sangat jauh. Dan, hal inilah yang menyebabkan Pemerintah berencana untuk memberlakukan pajak untuk Smartphone.

Similar Articles

Bahaya Mafia Pajak Serta Cara Mengatasinya

Bahaya Mafia Pajak Serta Cara Mengatasinya 0

Beberapa waktu lalu Panama Papers mengungkapkan mengenai praktik gelap yang dilakukan oleh perusahaan siluman sebagai mafia

Kabar Gembira untuk Semua, Penurunan Tarif PPh Telah Tiba!

Kabar Gembira untuk Semua, Penurunan Tarif PPh Telah Tiba! 0

Bagi Anda yang merasa tarif Pajak Penghasilan (PPh) terlalu tinggi, Pemerintah berencana untuk menurunkannya. Hal

Pemerintah Indonesia Bebaskan PPN Rumah Harga di Bawah Rp 300 Juta

Pemerintah Indonesia Bebaskan PPN Rumah Harga di Bawah Rp 300 Juta 0

Pemerintah Indonesia telah menaikkan batasan harga properti rumah yang tidak akan dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pemerintah Menaikkan Batas PTKP, Solusi atau Masalah?

Pemerintah Menaikkan Batas PTKP, Solusi atau Masalah? 0

Pekan ini terdapat wacana Pemerintah untuk menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bila sebelumnya batas

Sunset Policy Dipercaya Ampuh Meningkatkan Penghasilan Pajak

Sunset Policy Dipercaya Ampuh Meningkatkan Penghasilan Pajak 0

Sunset Policy adalah kebijakan yang diterapkan oleh Ditjen atau Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementrian

No Comments

No Comments Yet!

No one have left a comment for this post yet!

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *