Teropong Bisnis | Homepage
Pajak Impor Baru, Solusi Masalah Perekonomian Indonesia

Pajak Impor Baru, Solusi Masalah Perekonomian Indonesia

0 Comments 🕔11.Dec 2013

Melemahnya nilai tukar Rupiah beberapa pekan ini menjadikan banyak pihak khawatir akan kondisi perekonomian Indonesia di masa depan. Salah satu penyebab terjadinya masalah ini adalah tingginya nilai impor. Pemerintah tampaknya tanggap dengan hal ini dan mengeluarkan peraturan baru berkaitan dengan pajak impor.

Sebelumnya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas impor barang ditetapkan pada nilai 2,5 persen untuk para importir di Indonesia. Nilai ini dirasa terlalu kecil dan masih tidak dapat mengendalikan volume impor yang terjadi di Indonesia. Pemerintah akhirnya resmi menaikkan nilai pajak ini menjadi 7,5 persen. Dengan demikian, maka Pemerintah tidak hanya akan mengetatkan impor, tetapi juga pemasukan devisa yang berasal dari pajak impor juga akan meningkat.

Akan tetapi, pajak ini tidak dikenakan kepada semua barang impor. Menurut Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro hanya ada beberapa jenis produk impor yang akan terkena perubahan nilai pajak impor ini.

Barang-barang yang akan dikenai pajak sesuai dengan tarif baru PPh pasal 22 impor ini adalah barang yang tidak digunakan untuk industri dalam negeri. Hal ini bertujuan agar industri didalam negeri akan tetap dapat berkembang dengan pesat dan sangat penting untuk memperbaiki dan membangkitkan perekonomian Indonesia di masa mendatang.

Selain barang-barang impor yang tidak digunakan untuk industri dalam negeri, barang konsumsi yang nilai impornya besar juga dikenakan pajak ini. Tetapi, barang jenis ini dibatasi hanya untuk barang yang tidak memberikan dampak besar pada laju inflasi, sehingga, tidak akan mengganggu pemulihan perekonomian Indonesia.

Dengan berdasar pada 2 kriteria yang disebutkan diatas, Bambang menyebutkan bahwa ada 502 jenis barang yang akan dikenai peraturan pajak impor yang baru ini. Barang-barang ini sesuai dengan kode barang yang bisa Anda temukan di buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).

Singkatnya, barang-barang yang akan dikenai pajak impor baru ini adalah barang-barang elektronik dan hanphone, kendaraan bermotor selain kendaraan CKD/IKD, hibrida/listrik dan kendaraan berpenumpang lebih dari sepuluh. Atau dapat dikatakan kendaraan bermotor yang dapat dikategorikan sebagai kendaraan mewah.

Untuk barang konsumsi, jenis barang yang akan terkena pajak impor baru ini adalah tas, baju, alas kaki, parfum, furnitur, mainan, perhiasan dan lainnya. Barang-barang ini banyak yang menggunakan tetapi tidak terlalu berdampak pada laju inflasi Indonesia. Jadi, pengenaan pajak impor pada barang ini masih cukup aman untuk kondisi perekonomian Indonesia.

Pada dasarnya, peraturan pajak impor terbaru ini bertujuan baik dan diharapkan akan menghasilkan hasil yang baik pula. Dapat dikatakan, mungkin peraturan ini akan menjadi awal yang baik untuk memulihkan nilai tukar Rupiah dan juga memperbaiki kondisi pasar modal Indonesia yang cukup terpukul semenjak nilai Rupiah mendekati level Rp. 12.000 per dollar AS.

 

Similar Articles

Bahaya Mafia Pajak Serta Cara Mengatasinya

Bahaya Mafia Pajak Serta Cara Mengatasinya 0

Beberapa waktu lalu Panama Papers mengungkapkan mengenai praktik gelap yang dilakukan oleh perusahaan siluman sebagai mafia

Kabar Gembira untuk Semua, Penurunan Tarif PPh Telah Tiba!

Kabar Gembira untuk Semua, Penurunan Tarif PPh Telah Tiba! 0

Bagi Anda yang merasa tarif Pajak Penghasilan (PPh) terlalu tinggi, Pemerintah berencana untuk menurunkannya. Hal

Pemerintah Indonesia Bebaskan PPN Rumah Harga di Bawah Rp 300 Juta

Pemerintah Indonesia Bebaskan PPN Rumah Harga di Bawah Rp 300 Juta 0

Pemerintah Indonesia telah menaikkan batasan harga properti rumah yang tidak akan dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pemerintah Menaikkan Batas PTKP, Solusi atau Masalah?

Pemerintah Menaikkan Batas PTKP, Solusi atau Masalah? 0

Pekan ini terdapat wacana Pemerintah untuk menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bila sebelumnya batas

Sunset Policy Dipercaya Ampuh Meningkatkan Penghasilan Pajak

Sunset Policy Dipercaya Ampuh Meningkatkan Penghasilan Pajak 0

Sunset Policy adalah kebijakan yang diterapkan oleh Ditjen atau Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementrian

No Comments

No Comments Yet!

No one have left a comment for this post yet!

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *