Teropong Bisnis | Homepage
Membuat Laporan Pajak untuk Yayasan

Membuat Laporan Pajak untuk Yayasan

0 Comments 🕔17.Oct 2013

Salah satu pertanyaan yang sering diajukan oleh wajib pajak baru adalah soal membuat laporan pajak. Contohnya, Anda berencana untuk mendirikan yayasan. Yayasan tersebut sudah ada namun belum resmi beroperasi namun sudah memiliki NPWP. Tentunya, Anda akan bertanya-tanya mengenai perlunya membuat laporan pajak khususnya jika yayasan belum memiliki laporan keuangan.

Lalu, bagaimana jika ini terjadi pada Anda? Apa yang harus Anda lakukan? Berikut ini penjelasannya. Sebagai informasi dasar, Anda perlu memahami bahwa yayasan termasuk Subjek Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008. Sebagai Subjek Pajak Badan, maka Anda wajib mendaftarkan diri untuk kemudian mendapatkan NPWP.

Hal ini harus dilakukan paling lambat 1 bulan setelah pendirian. Jika mengacu pada pasal 28 ayat (1) Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 sttd PERPU 5 Tahun 2008 maka wajib pajak adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib Pajak Badan di Indonesia juga wajib menyelenggarakan pembukuan. Nantinya, pembukuan tersebut akan dijadikan acuan Wajib Pajak Badan sebagai dasar laporan pajak SPT Tahuan.

Penjelasan ini sesuai dengan pasal 4 ayat (4) dengan ketentuan yang sama. Ayat tersebut menyatakan bahwa SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporankeuangan. Laporan keuangan tersebut bisa berupa neraca dan laporan laba rugi disertai dengan keterangan lain yang diperlukan. Hal ini dilakukan untuk menghitung jumlah besaran Penghasilan Kena Pajak.

Lebih lanjut lagi, sebagai pemilik yayasan, Anda diwajibkan untuk membuat laporan pajak secara bulanan. Laporan pajak yayasan tersebut meliputi 3 jenis SPT. Pertama, Anda harus membuat laporan pajak SPT Masa PPh pasal 21. Kedua, bila yayasan Anda adalah yayasan PKP maka Anda diwajibkan untuk membuat laporan SPT Masa PPN. Ketiga, Walaupun tidak ada transaksi pelaporan SPT Masa PPh pasal 25 tetap harus dilakukan oleh pihak yayasan yang Anda kelola tersebut.

Pada intinya, yayasan yang belum melakukan aktivitas operasional tetap wajib menyelenggarakan pembukuan untuk kemudian melaporkan SPT Tahunan. Penjelasan di atas sudah cukup gamblang sehingga Anda tidak perlu lagi bertanya-tanya mengenai perlunya membuat laporan pajak. Karena Anda sudah mengetahui penjelasan ini, maka ada baiknya untuk segera mendaftarkan diri. Kemudian, persiapkan pembukuan yayasan yang Anda kelola tersebut.

Ingat! Walaupun yayasan Anda tidak melakukan aktivitas operasional, pembukuan harus tetap dijalankan. Jika memang masih merasa belum jelas dan bingung mengenai laporan pajak ini, disarankan bagi Anda untuk berkonsultasi dengan ahlinya. Setidaknya dengan berkonsultasi maka Anda akan mendapatkan panduan sehingga langkah Anda lebih terarah.

Dengan panduan yang terarah dan tepat diharapkan yayasan Anda cepat beroperasi. Saat beroperasi pun Anda sudah tidak perlu repot lagi mengurus soal pembukuan dan laporan pajak karena sudah dibuat di awal.

Similar Articles

Bahaya Mafia Pajak Serta Cara Mengatasinya

Bahaya Mafia Pajak Serta Cara Mengatasinya 0

Beberapa waktu lalu Panama Papers mengungkapkan mengenai praktik gelap yang dilakukan oleh perusahaan siluman sebagai mafia

Kabar Gembira untuk Semua, Penurunan Tarif PPh Telah Tiba!

Kabar Gembira untuk Semua, Penurunan Tarif PPh Telah Tiba! 0

Bagi Anda yang merasa tarif Pajak Penghasilan (PPh) terlalu tinggi, Pemerintah berencana untuk menurunkannya. Hal

Pemerintah Indonesia Bebaskan PPN Rumah Harga di Bawah Rp 300 Juta

Pemerintah Indonesia Bebaskan PPN Rumah Harga di Bawah Rp 300 Juta 0

Pemerintah Indonesia telah menaikkan batasan harga properti rumah yang tidak akan dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pemerintah Menaikkan Batas PTKP, Solusi atau Masalah?

Pemerintah Menaikkan Batas PTKP, Solusi atau Masalah? 0

Pekan ini terdapat wacana Pemerintah untuk menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bila sebelumnya batas

Sunset Policy Dipercaya Ampuh Meningkatkan Penghasilan Pajak

Sunset Policy Dipercaya Ampuh Meningkatkan Penghasilan Pajak 0

Sunset Policy adalah kebijakan yang diterapkan oleh Ditjen atau Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementrian

No Comments

No Comments Yet!

No one have left a comment for this post yet!

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *