Teropong Bisnis | Homepage
Langkah Pemerintah Tentang PPh Yang Mungkin Justru Menjadi Bumerang

Langkah Pemerintah Tentang PPh Yang Mungkin Justru Menjadi Bumerang

0 Comments 🕔28.Nov 2013

Salah satu dampak paket kebijakan ekonomi lanjutan dari pemerintah adalah adanya kenaikan Pajak Penghasilan impor. Pajak Penghasilan atau PPh impor tersebut akan mengalami kenaikan menjadi 7.5%. Kementrian keuangan merasa yakin bahwa aktivitas impor bisa ditekan dengan adanya kebijakan tersebut.

Dengan begitu, diharapkan bahwa defisit neraca perdagangan akan teratasi dan kembali normal. Namun, pengamat dari Institute for Economic Development and Finance (Indef), Aviliani justru tidak yakin dengan langkah tersebut. Menurutnya, ini sangat terkait dengan kebutuhan barang impor yang masih sangat besar.

Kondisi ini juga disebabkan karena adanya ketidakpastian industri di Tanah Air. Parahnya, konsumen Indonesia tidak akan terlalu peduli dengan adanya kenaikkan Pajak Penghasilan impor produk konsumsi akan mempengaruhi kenaikan harga. Masih menurut Aviliani, justru semakin mahal barang impor maka barang tersebut akan dibeli.

Salah satu contohnya adalah mobil mewah dimana pemesannya sudah sangat banyak. Dengan alasan tersebut maka Pajak Penghasilan dan pajak barang mewah tidak akan berdampak apa-apa. Diperkirakan bahwa kebijakan pemerintah ini justru akan menjadi sebuah boomerang khususnya jika konsumen kelas menengah memutuskan untuk berbelanja di negara lain.

Salah satu negara jujukan bagi konsumen Indonesia jika memang harga barang impor dinaikkan adalah Singapura. Ia mengatakan bahwa akar permasalahan terjadinya defisit perdagangan adalah pada tidak mampunya pemerintah dalam mengenjot sektor industri. Memang, volume impor tertinggi masih diduduki oleh minyak dan gas.

Sayangnya, produk yang seharusnya bisa dilayani dalam negeri seperti baja justru menduduki peringkat kedua. Parahnya lagi kinerja ekspor sangat mengandalkan bahan baku. Intinya, ekspor di Indonesia masih sebatas bahan baku dan belum ada usaha ke arah nilai tambah. Terlebih lagi, hanya 15 juta angkatan kerja yang diserap oleh dunia industri dari 180 juta angkatan kerja yang ada.

Tentunya ini mempersulit pengembangan nilai tambah. Maka dari itu, jika memang pemerintah serius menangani persoalan struktural dalam perekonomian nasional maka langkahnya adalah dengan menambah industri. Langkah selanjutnya adalah dengan memberikan kemudahan eksportir. Beberapa waktu yang lalu, Menteri Keuangan Chatib Basri telah mengatakan bahwa Pajak Penghasilan untuk pasal 22 mengenai impor barang konsumsi dinaikkan. Angka kenaikannya mencapai 7.5%. Sebelumnya angka ini hanya mencapai 2.5% saja. Chatib tetap yakin bahwa langkah ini sudah sangat efektif walaupun impor barang konsumsi memang tidak sebesar bahan baku ataupun barang modal.

Ia berdalih bahwa Pajak Penghasilan pasal 22 dibayar pada awal tahun yang kemudian direstitusi lagi pada akhir tahun anggaran. Langkah ini dinilai akan menekan belanja perusahaan karena jika keluar uang besar maka pajak semakin besar.

Itu artinya, neraca keuangan mereka akan terganggu jika terus menerus melakukan impor. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE.

Similar Articles

Bahaya Mafia Pajak Serta Cara Mengatasinya

Bahaya Mafia Pajak Serta Cara Mengatasinya 0

Beberapa waktu lalu Panama Papers mengungkapkan mengenai praktik gelap yang dilakukan oleh perusahaan siluman sebagai mafia

Kabar Gembira untuk Semua, Penurunan Tarif PPh Telah Tiba!

Kabar Gembira untuk Semua, Penurunan Tarif PPh Telah Tiba! 0

Bagi Anda yang merasa tarif Pajak Penghasilan (PPh) terlalu tinggi, Pemerintah berencana untuk menurunkannya. Hal

Pemerintah Indonesia Bebaskan PPN Rumah Harga di Bawah Rp 300 Juta

Pemerintah Indonesia Bebaskan PPN Rumah Harga di Bawah Rp 300 Juta 0

Pemerintah Indonesia telah menaikkan batasan harga properti rumah yang tidak akan dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pemerintah Menaikkan Batas PTKP, Solusi atau Masalah?

Pemerintah Menaikkan Batas PTKP, Solusi atau Masalah? 0

Pekan ini terdapat wacana Pemerintah untuk menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bila sebelumnya batas

Sunset Policy Dipercaya Ampuh Meningkatkan Penghasilan Pajak

Sunset Policy Dipercaya Ampuh Meningkatkan Penghasilan Pajak 0

Sunset Policy adalah kebijakan yang diterapkan oleh Ditjen atau Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementrian

No Comments

No Comments Yet!

No one have left a comment for this post yet!

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *