Teropong Bisnis | Homepage
4 Sebab tidak terpenuhinya target pajak versi Ditjen Pajak

4 Sebab tidak terpenuhinya target pajak versi Ditjen Pajak

0 Comments 🕔25.Sep 2013

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak didukung oleh perkembangan infrastruktur yang mendukungnya. Sebabnya tidak lain karena penerimaan pajak oleh Negara yang sampai saat ini belum optimal. Demikian pengakuan dari Fuad Rahmany, Direktur Jenderal Pajak Kementrian Keuangan RI.

Untuk anda ketahui, pemerintah hanya mampu membangun infrastruktur jalan baru sepanjang 150 km, sedangkan belanja modalnya menyentuh angka Rp 200 triliun setiap tahunnya. Hal ini disampaikan Fuad Rahmany saat diselengarakannya Seminar Pemeriksaan Pajak pada hari Senin, 23 September , di Jakarta.

Dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, keseluruhan dari perolehan pajak Negara hanya sebesar Rp 1.180 triliun. Rasionya hanya sekitar 12,5 persen dari PDB. Rasio  ini masih bisa di dorong untuk naik hingga ke level yang ideal, lebih tinggi 7 persen. Kalau hal ini bisa diraih, maka akan semakin banyak infrastruktur yang bisa dibangun oleh pemerintah yang akan memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi lagi.

Anda tahu, sebenarnya hanya perlu peningkatan sekitar 18-20 persen dari PDB, maka pemerintah akan mempunyai cukup uang untuk membayari jalan-jalan provinsi, pelabuhan-pelabuhan dan rumah sakit.

Kita bisa belajar dari China yang mampu membangun infrastrukturnya secara cepat. Tax rasio China bisa mencapai 17,5 persen terhadap PDB. Dan karena Indonesia belum mampu melakukannya, perekonomian kita masih bergerak hanya di level 6,5 persen, belum bisa bergerak ke atas.

Menurut Fuad Rahmany, yang menyebabkan sulitnya meningkatkan penerimaan keuangan Negara dari pajak adalah sebagai berikut :

1.   Masih kurangnya pegawai

Jumlah pegawai pajak dibandingkan warga negara Indonesia wajib pajak  saat ini rasionya masih 1:7500 orang. Padahal di Jerman perbandingannya 1:727 orang dan di Jepang 1 berbanding 1.818 orang. Sehingga belum ideal. Demikian diutarakan Chandra Budi, Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak RI. Dan juga, kekurangan ini belum juga bisa dicukupi oleh jumlah dari konsultan pajak swasta yang ada.

2.   Kesadaran masyarakat yang rendah

Kesadaran masyarakat yang rendah untuk membayar pajak. Dari data yang ada, dari total Wajib Pajak di Indonesia yang mencapai 24,8 juta jiwa, sebanyak 22,1 juta merupakan wajib pajak pribadi, 2,1 juta jiwa badan usaha, dan 545.232 jiwa merupakan bendaharawan

Dari jumlah tersebut hanya sekitar 30 persen wajib pajak pribadi yang taat membayar pajak, dan sebesar 10 persen wajib pajak Badan Usaha taat pajak.

3.   Kondisi ekonomi global

Ekonomi global yang melemah juga turut menjadi sebab dari terganggunya penerimaan pajak Neara. Pelemahan ekonomi global akan berpengaruh pada turunnya nilai ekspor Indonesia, yang tentunya akan berdampak pada penerimaan pajak dari ekspor.

4.   Penyelewengan pemeriksa pajak dan wajib pajak

Berbagai masalah penyelewengan yang dilakukan oleh pegawainya semakin mempersulit kinerja dari Ditjen Pajak. Sampai-sampai masyarakat merasa skeptis untuk membayar pajak karena khawatir cuma akan dikorupsi. Hal itu merupakan anggapan yang keliru dari masyarakat. Kalau benar begitu, Negara ini pasti sudah hancur.

Ditjen Pajak saat ini melakukan kerjasama dengan konsultan pajak dalam melakukan pendidikan agar wajib pajak mampu menghitung nilai pajaknya sendiri dengan benar.

Similar Articles

Bahaya Mafia Pajak Serta Cara Mengatasinya

Bahaya Mafia Pajak Serta Cara Mengatasinya 0

Beberapa waktu lalu Panama Papers mengungkapkan mengenai praktik gelap yang dilakukan oleh perusahaan siluman sebagai mafia

Kabar Gembira untuk Semua, Penurunan Tarif PPh Telah Tiba!

Kabar Gembira untuk Semua, Penurunan Tarif PPh Telah Tiba! 0

Bagi Anda yang merasa tarif Pajak Penghasilan (PPh) terlalu tinggi, Pemerintah berencana untuk menurunkannya. Hal

Pemerintah Indonesia Bebaskan PPN Rumah Harga di Bawah Rp 300 Juta

Pemerintah Indonesia Bebaskan PPN Rumah Harga di Bawah Rp 300 Juta 0

Pemerintah Indonesia telah menaikkan batasan harga properti rumah yang tidak akan dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pemerintah Menaikkan Batas PTKP, Solusi atau Masalah?

Pemerintah Menaikkan Batas PTKP, Solusi atau Masalah? 0

Pekan ini terdapat wacana Pemerintah untuk menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bila sebelumnya batas

Sunset Policy Dipercaya Ampuh Meningkatkan Penghasilan Pajak

Sunset Policy Dipercaya Ampuh Meningkatkan Penghasilan Pajak 0

Sunset Policy adalah kebijakan yang diterapkan oleh Ditjen atau Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementrian

No Comments

No Comments Yet!

No one have left a comment for this post yet!

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *