Teropong Bisnis | Homepage
Misi Dibalik Penandatanganan MoU Antara BUMN Dan BPK

Misi Dibalik Penandatanganan MoU Antara BUMN Dan BPK

0 Comments 🕔19.Jan 2014

Kabar baik datang dari Kementrian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Pasalnya, kedua badan pemerintahan ini menandatangani MoU sebagai perwujudan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data dan Dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN menyatakan bahwa penandatanganan tersebut bukanlah satu-satunya agenda. Selain penandatanganan tersebut, BUMN juga menerapkan aturan baru terkait dengan transaksi dari kontraktor. Pada aturan baru tersebut, semua transaksi yang berasal dari kontraktor yang diarahkan ke subkontraktor harus non-kas.

Nantinya, aturan baru tersebut akan ditindaklanjuti oleh kementerian BUMN dan dibuat aturan resminya. Jika sudah diresmikan, maka peraturan baru ini akan diteruskan ke kontrak kerja bari para kontraktor kepada subkontraktornya. menurut Dahlan Iskan, peraturan resminya memang masih menyusul dengan ide besar mentaati kontraknya bukan peraturan BUMN-nya.

Karena peraturan baru ini masih belum ada, maka semua kontrak masih dilakukan masing-masing seperti Adi Karya. Dahlan Iskan menuturkan bahwa Adhi Karya itu hingga saat ini masih selalu jelas dan bersih. Dahlan juga mencontohkan terkait dengan adanya kontraktor yang bisa menang karena sogokan.

Dalam kasus ini, ia menilai bahwa semua yang terkait dengan proses sogokan tersebut dimasukkan dalam daftar orang-orang yang terlibat. Hal ini temasuk pemberi kontrak dan orang-orang yang dibawahnya.

BUMN, BPK, bisnis, MoU, kerjasama

Namun, hingga saat ini Adhi Karya memang bersih saat dilakukan pemeriksaan. Fakta menarik diungkapkan oleh Menteri BUMN ini bahwa sebagian besar sogokan tersebut sebenarnya masuk dalam sub kontraktor.

Sedangkan untuk kontraktornya memang bersih. Walaupun peraturan ini belum dibentuk dan diresmikan sepenuhnya, namun Dahlan menjamin bahwa aturan baru tersebut akan diterapkan di tahun anggaran 2014 ini. Hal ini terkait dengan RUPS karena jika tidak dilakukan tahun ini maka aturan tersebut tidak bisa diikutkan dalam kontrak.

Dahlan menekankan bahwa sistem tersebut akan lebih banyak berguna. Ia juga sangat optimis bahwa peraturan yang baru ini akan lebih efektif untuk mengawal transaksi-transaksi yang ada. Di sela-sela penandatanganan MoU tersebut, BPK memberikan beberapa tipsnya kepada BUMN agar kasus korupsi bisa diminimalisir atau tidak ada sama sekali.

Menurut perwakilan BPK, kasus penyimpangan dana pengelolaan proyek yang sudah banyak terjadi termasuk hebonya kasus Hambalang bisa diatasi dengan sistem yang tepat. Lebih lanjut lagi, Hadi Purnomo selaku perwakilan BPK menyarankan agar BUMN membuat kontrak yang dibuat dalam rupiah. Kemudian, mereka bisa membuat profiling perusahaannya selama setidaknya 3 tahun terakhir.

Selain itu, untuk kontraktor yang mengajukan permohonan juga harus memiliki bank current, task current dan neraca. Tiga persyaratan penting tersebut nantinya bisa dimasukkan dalam lampiran pajak. Jika sistem pengawasan BPK ini bisa berjalan lancar maka hasilnya juga akan lebih maksimal.

Yang paling penting adalah seluruh aktivitas transaksi juga akan lebih mudah untuk ditelusuri. Akan lebih baik jika sistem ini nantinya bisa melakukan tracking dan bahkan sampai taham menelusuri transaksi-transaksi yang terjadi.

 BUMN, BPK, bisnis, MoU, kerjasama

BACA JUGA:

CIMB Group Luncurkan Saham Baru Sebesar 500 Juta

Sambutan Baik Investor Untuk Saham Asuransi Mitra Maparya

Similar Articles

Coba Investasi Emas Antam dengan Motif Unik

Coba Investasi Emas Antam dengan Motif Unik 0

Emas Antam menjadi salah satu produk investasi emas yang banyak digunakan masyarakat. Produk yang dikeluarkan oleh

Ini Dia Kebijakan Ekonomi Terbaru yang Diluncurkan Oleh Jokowi

Ini Dia Kebijakan Ekonomi Terbaru yang Diluncurkan Oleh Jokowi 0

Saat ini pihak pemerintah tengah bersiap untuk meluncurkan paket aturan terbaru dalam sektor investasi yang

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015 Masih Belum Menghadirkan Senyuman

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015 Masih Belum Menghadirkan Senyuman 0

Akhir tahun 2015 sudah dekat dan pertanyaan penting yang muncul adalah bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia? Jawabannya

Fokus Utama Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia

Fokus Utama Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia 0

Seperti yang kita tahu bahwa sektor perekonomian merupakan fokus utama bagi semua pemerintahan, tidak terkecuali

Filosofi 5 Jari Dalam Pemberdayaan UMKM

Filosofi 5 Jari Dalam Pemberdayaan UMKM 0

Pemberdayaan UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah saat ini semakin berkembang dari zaman ke

No Comments

No Comments Yet!

No one have left a comment for this post yet!

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *